Properti Media
/ Kebijakan & Regulasi Properti

Seputar Kebijakan & Regulasi Properti

Kebijakan & Regulasi Properti membahas aturan pemerintah, insentif, pajak, KPR, pertanahan, dan tata ruang yang berkaitan dengan sektor properti. Rubrik ini menyajikan informasi regulasi secara jelas dan terpercaya untuk mendukung keputusan masyarakat dan
Regulasi BP3R 2026: Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Tanpa Beban APBN
Featured

Regulasi BP3R 2026: Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Tanpa Beban APBN

Regulasi BP3R 2026 menjadi terobosan baru dalam pembiayaan perumahan rakyat dengan skema non-APBN, memanfaatkan dana investasi dan aset sitaan untuk percepatan

Hambatan PBG dan SLF: Masalah Perizinan yang Picu Biaya Tak Terduga

Fenomena Paylater: Tantangan Baru Milenial dalam Pengajuan KPR

Wajib Punya Sertifikat RPC! Syarat Utama Pilot Drone Properti untuk Fotografi Udara Legal

Kebijakan Golden Visa dan Kepemilikan Properti WNA: Peluang Investasi dalam Bingkai Regulasi Terbaru

Artikel Lainnya

Menelaah Strategi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah: Optimalisasi APBN 2026 dan Peran Dana SMF
Nasional

Menelaah Strategi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah: Optimalisasi APBN 2026 dan Peran Dana SMF

Pemerintah mengalokasikan Rp57,7 triliun pada APBN 2026 untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun melalui sinergi pembiayaan sekunder bersama dana SMF.

Transformasi Administrasi Pertanahan: Menuju Transisi Penuh Sertifikat Tanah Elektronik 2026
Nasional

Transformasi Administrasi Pertanahan: Menuju Transisi Penuh Sertifikat Tanah Elektronik 2026

Pemerintah menargetkan seluruh sertifikat tanah baru berbentuk digital mulai 2026 melalui sistem pendaftaran elektronik guna menjamin keamanan aset dan memangkas birokrasi.

Analisis Kebijakan PPN DTP 2026: Menakar Dampak Stimulus Fiskal Terhadap Daya Beli Properti
Nasional

Analisis Kebijakan PPN DTP 2026: Menakar Dampak Stimulus Fiskal Terhadap Daya Beli Properti

Pemerintah resmi memperpanjang insentif PPN DTP 100% melalui PMK 90/2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli pasar properti nasional sepanjang 2026.

Target FLPP 2026 Naik ke 350 Ribu Unit, Kuota Sektor Non-Formal Ditambah
Jakarta

Target FLPP 2026 Naik ke 350 Ribu Unit, Kuota Sektor Non-Formal Ditambah

Pemerintah melalui BP Tapera siapkan dana Rp37,1 triliun untuk salurkan KPR FLPP bagi 350.000 unit rumah di 2026. Alokasi pekerja sektor non-formal kini naik jadi 15 persen.

Nasib Iuran Tapera 2026 Usai Putusan MK: Skema Sukarela Jadi Solusi?
Jakarta

Nasib Iuran Tapera 2026 Usai Putusan MK: Skema Sukarela Jadi Solusi?

Putusan MK No. 96/PUU-XXII/2024 batalkan iuran wajib Tapera swasta. Simak analisis skema sukarela, dampak program 3 juta rumah, dan opsi Rent to Own di tahun 2026.

PMK Nomor 90 Tahun 2025: Aturan Lengkap Insentif PPN Rumah Tahun 2026
Nasional

PMK Nomor 90 Tahun 2025: Aturan Lengkap Insentif PPN Rumah Tahun 2026

Pemerintah resmi perpanjang PPN DTP 100% hingga akhir 2026 lewat PMK 90/2025. Simak syarat harga Rp5 miliar, batas bebas pajak Rp2 miliar, dan dampaknya di sini

PPN DTP 100 Persen Berlanjut di 2026, Cek Syarat dan Ketentuannya
Nasional

PPN DTP 100 Persen Berlanjut di 2026, Cek Syarat dan Ketentuannya

Cek kepastian insentif PPN DTP 100% properti tahun 2026. Simak syarat, batasan harga rumah Rp5 M, hingga tips aman beli hunian baru siap huni di sini.

Arah Kebijakan dan Regulasi Properti 2025, Fondasi Stabil bagi Investasi dan Pembangunan Perumahan
Nasional

Arah Kebijakan dan Regulasi Properti 2025, Fondasi Stabil bagi Investasi dan Pembangunan Perumahan

Kebijakan dan regulasi properti 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas investasi, memperkuat pembiayaan perumahan, serta memberi kepastian hukum bagi pengembang dan masyarakat